DigiTripX.id – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menggemparkan dunia dengan pengumuman darurat militer pada Selasa (3/12). Keputusan ini langsung memicu kecaman keras, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Langkah drastis ini, menurut Yoon, di ambil untuk melindungi demokrasi dan kebahagiaan rakyat Korea Selatan dari ancaman pasukan pro-Korea Utara.
“Melindungi Korea yang Bebas”
Dalam pidato resminya, Yoon menyatakan bahwa darurat militer di perlukan untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman anti-negara. “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang di timbulkan oleh pasukan Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” ucapnya, seperti dikutip dari AFP.
Namun, pernyataan ini tak lepas dari kontroversi. Banyak pihak menganggap ancaman yang dimaksud Yoon sebenarnya merujuk pada oposisi politik yang menguasai parlemen.
Baca Juga : Presiden Prabowo Ke Beijing, Isu Laut China Selatan Memanas!
Parlemen Bersatu Menentang
Tak butuh waktu lama bagi parlemen Korea Selatan untuk bereaksi. Dalam pemungutan suara yang di gelar di Majelis Nasional, seluruh 190 anggota yang hadir sepakat menolak deklarasi darurat militer ini. Korean Herald melaporkan bahwa keputusan Yoon di nilai tidak sesuai dengan Konstitusi Korea Selatan maupun Undang-Undang Darurat Militer, yang hanya memperbolehkan langkah ini dalam situasi perang, konflik bersenjata besar, atau gangguan serius terhadap ketertiban umum.
Khawatir Demokrasi Terancam
Deklarasi ini memunculkan kekhawatiran serius, terutama soal kebebasan berpendapat dan stabilitas politik. Darurat militer biasanya di iringi dengan pembatasan aktivitas politik dan kebebasan berekspresi, yang dianggap banyak pihak dapat memperburuk situasi politik di Korea Selatan.
Selain itu, banyak warga Korea Selatan khawatir bahwa langkah ini bisa menjadi awal dari penindasan terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Di media sosial, tagar seperti #SaveKoreanDemocracy dan #NoToMartialLaw menjadi trending, menunjukkan keresahan publik terhadap kebijakan ini.
Apa Selanjutnya?
Langkah Presiden Yoon ini tentu akan menjadi bahan diskusi panas di dalam dan luar Korea Selatan. Dengan parlemen yang bulat menolak, masa depan kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar. Akankah Yoon melanjutkan langkah kontroversial ini, atau justru memilih mendengarkan suara rakyat?
