DigiTripX.id – Baru-baru ini, Elon Musk dan pemerintah Australia ada di dalam ring yang sama. Mereka sedang ‘bertarung’ soal sebuah konten video yang cukup menggemparkan, yaitu rekaman penikaman di sebuah gereja di Sydney yang tersebar di platform media sosial X, milik Musk.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, nggak main-main, dia langsung labeli Musk sebagai “miliarder yang tak peduli”. Dalam wawancaranya di ABC, Albanese menegaskan negaranya nggak akan tinggal diam menghadapi siapa pun yang merasa kebal terhadap hukum dan norma sosial. Mereka bahkan sudah meluncurkan perintah pengadilan untuk ngilangin video tersebut sementara dari jagat maya.
Baca juga : Chip Otak Neuralink Elon Musk, Siap Ubah Cara Kita Berinteraksi!
Musk, yang terkenal dengan slogan kebebasan berbicara, langsung respons di Twitter. “Saya rasa saya tidak kebal hukum. Apakah PM berpikir dia harus memiliki yurisdiksi atas seluruh bumi?” katanya, menambahkan bahwa platformnya itu mematuhi hukum lokal, tapi menolak kebijakan yang mencampuri urusan negara lain.
Komisi keamanan online Australia, eSafety, ikutan bicara. Mereka bilang sudah waktunya X mengambil tindakan nyata untuk ngurangin dampak buruk dari konten berbahaya tersebut. Musk sendiri belum rela menyerah. Dia mengatakan bahwa platformnya telah memblokir konten tersebut di Australia sambil nunggu hasil banding. Tapi dia juga nyerocos di Twitter, mengkritik keputusan eSafety yang bisa buka preseden negara lain untuk ngontrol internet global.
Baca juga : Meta Bikin Gebrakan di Dunia VR bareng Microsoft dan Lenovo
Puncaknya, kantor komisaris eSafety di Australia sudah siap-siap buat ngeluarin “perintah permanen” buat X agar ngapus video tersebut dan siapin sanksi perdata yang bisa mencapai lebih dari US$ 500.000 per pelanggaran. Wow, denda yang nggak main-main!
Kejadian ini bukan cuma soal denda, tapi juga soal bagaimana kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial bisa seimbang. Apalagi, insiden penikaman itu sendiri udah bikin heboh warga Australia dan sedang diusut sebagai kemungkinan aksi terorisme. Sementara itu, perusahaan teknologi besar lain seperti Google, Microsoft, Meta, Snap, dan TikTok udah mengikuti permintaan pemerintah untuk ngurangin penyebaran konten yang serupa.
