DigiTripX.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menduga kuat alih fungsi lahan menjadi kebun sayuran subtropis sebagai pemicu utama longsor yang melanda Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pernyataan ini di sampaikannya usai peninjauan langsung ke lokasi bencana pada Minggu (25/1).
Berdasarkan pantauan lapangan, Hanif menyoroti meluasnya perkebunan sayuran seperti kol, kubis, dan paprika di area yang terdampak longsor. Tanaman-tanaman hortikultura ini, menurutnya, bukan flora asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah subtropis seperti Chile, Peru, dan Kawasan Pegunungan Andes.
“Tanaman ini secara alami tumbuh di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Tren budidayanya di perbukitan kita meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih masif dari tahun 2025,” jelas Hanif.
Baca Juga : QRIS Bikin Negeri Tetangga ‘Panas Dingin’, Ini Fakta di Baliknya!
Ekspansi perkebunan sayuran subtropis di lereng bukit di nilai meningkatkan kerentanan bencana secara drastis. Hanif menjelaskan, karakter tanaman hortikultura berbeda dengan pepohonan keras yang memiliki sistem perakaran kuat untuk mengikat tanah. Akar yang tidak dalam dan pola tanam yang kurang memperhatikan kontur lereng di duga memperlemah struktur tanah.
Ia menegaskan, faktor lingkungan dan perubahan guna lahan memiliki pengaruh besar, tidak semata-mata di sebabkan curah hujan. “Intensitas hujan di Cisarua relatif lebih ringan di bandingkan kejadian ekstrem di Sumatera atau DAS Ciliwung. Artinya, kita harus berani mengambil langkah-langkah mendasar demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Tim Ahli Diterjunkan untuk Kajian Ilmiah Mendalam
Sebagai respons, pemerintah pusat akan segera menurunkan tim ahli khusus untuk mengusut penyebab longsor secara komprehensif. Kajian ini bertujuan menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk evaluasi kebijakan dan langkah pemulihan.
“Masalah lingkungan tidak bisa di tangani dengan perkiraan. Semua harus berbasis sains. Kami akan membedah kondisi bentang alam ini secara sangat detail dengan pendekatan ilmiah dan komprehensif,” ujar Hanif.
Metode serupa, kata dia, telah di terapkan dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Tamiang. Tim yang melibatkan pakar dari akademisi, BRIN, dan institusi terkait lainnya diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua minggu untuk menyelesaikan analisis mendalam.
Hanif mengungkapkan bahwa dorongan untuk kajian serupa sebenarnya telah lama disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kondisi faktual di tingkat kabupaten saat ini memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Penanganan Harus Sistematis dan Tanggung Jawab Bersama
Meski mendesak, Hanif menekankan seluruh proses kajian dan penanganan harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan terukur. “Tidak bisa reaktif atau spontan. Semua harus melalui proses yang terstruktur,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan ini merupakan tanggung jawab kolektif, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hasil kajian tim ahli nantinya akan menjadi pijakan bagi semua pihak dalam mengambil langkah restorasi dan kebijakan pencegahan berkelanjutan di kawasan perbukitan Cisarua.
Sumber : CNN Indonesia
