DigiTripX.id – Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Seluruh Indonesia (Adaksi) terus mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang sudah tertunda sejak lima tahun terakhir. Tahun ini, pemerintah justru menghapus tunjangan tersebut dengan alasan anggaran yang belum tersedia.
Keputusan ini menuai kritik tajam karena hak para dosen ASN yang sebelumnya telah di jamin melalui Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018, tidak lagi di akomodasi. Berdasarkan aturan tersebut, nilai tunjangan kinerja setiap dosen ASN di sesuaikan dengan jabatan masing-masing.
Melansir dari Tempo.com “Kami meminta kepastian jadwal pemberian tunjangan kinerja. Ini adalah hak yang harus di penuhi pemerintah,” ujar Koordinator Adaksi, Anggun Gunawan, Senin (6/1/2025).
Tertundanya Tukin dan Perubahan Nomenklatur
Sejak 2020, pemerintah tidak lagi membayarkan tunjangan kinerja dosen ASN. Namun, keputusan untuk menghapus tunjangan ini mulai berlaku tahun ini. Alasan utama peniadaan tunjangan adalah karena perubahan nomenklatur kementerian dan tidak adanya alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Baca Juga : Studi Robert Waldinger “Hubungan Bahagia Kunci Umur Panjang”
Nomenklatur baru ini merupakan hasil dari restrukturisasi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini dipecah menjadi tiga lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kebudayaan.
Kritik dari Serikat Pekerja
Ketua Serikat Pekerja Kampus, Dhia Al Uyyun, menyebutkan bahwa alasan perubahan nomenklatur tidak dapat di jadikan pembenaran untuk menghapus tunjangan kinerja dosen. Ia menegaskan bahwa pemberian tunjangan merupakan kewajiban pemerintah.
“Pemberian tunjangan kinerja itu kewajiban, bukan pilihan. Ini adalah hak dosen ASN yang harus dipenuhi,” tegas Dhia. Ia juga memperingatkan bahwa penghapusan tunjangan ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan ribuan dosen di Indonesia.
Regulasi yang Mengatur
Tunjangan kinerja dosen ASN di atur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendidikan. Tahun lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sempat menyatakan akan memberikan tukin sebelum restrukturisasi kementerian di lakukan. Namun, keputusan penghapusan tunjangan ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan dosen ASN.
Adaksi dan berbagai organisasi lainnya berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret atas permasalahan ini. Langkah tegas di perlukan untuk menjamin hak-hak dosen ASN tetap terpenuhi di tengah tantangan anggaran yang ada.
